Has no content to show!

Menurut Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 2001 mengenai BAKESBANGPOL Propinsi Jawa Timur (Jatim), tugas BAKESBANGPOL Jatim adalah menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Propinsi (Pemprov) di bidang kesatuan bangsa dan tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah. BAKESBANGPOL dibentuk karena beragam kondisi yang ada di lingkungan masyarakat Jatim seperti:

  • Rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat
  • Rendahnya pemahaman dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan di jajaran aparatur pemerintah
  • Belum optimalnya hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembangunan demokrasi di Jatim
  • Masih tingginya potensi konflik yang dilatarbelakangi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya (POLEKSOSBUD) dan implikasi otonomi daerah
  • Masih tingginya tingkat kesenjangan di segala aspek kehidupan di masyarakat Jatim
  • Lunturnya rasa nasionalisme di sebagian kalangan masyarakat

Di era reformasi saat ini, pada hakekatnya masyarakat berada pada kondisi transisi sehingga peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk turut memajukan kehidupan sosial politik. Jatim dengan ragam kultur dan karakteristiknya termasuk daerah yang rawan konflik. Keberadaan sebuah lembaga yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik ataupun menangani konflik-konflik yang tengah terjadi, sangat dibutuhkan dan disinilah BAKESBANGPOL bisa berperan. BAKESBANGPOL diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif demi tetap terjaganya kelangsungan pembangunan regional maupun nasional.

Dalam mengemban tugasnya, serta selaku mediator, fasilitator, dan komunikator dalam penyelenggaraan negara, BAKESBANGPOL telah menetapkan visi dan misi yang didasarkan antara lain pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, UU No.32/2004, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130/2003. PP No.7/2005 berisi tentang rencana pembangunan jangka-jangka menengah nasional yang merupakan penjabaran dari masyarakat madani yang demokratis, partisipatif, harmonis, berkeadilan, dan beradab. UU No.32/2004 membahas mengenai otonomi daerah, dan Keputusan Mendagri No. 130/2005 berisi tentang pedoman organisasi dan tata kerja Depdagri.

Penyelenggaraan negara haruslah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia seperti yang disebutkan dalam PP No.7/2005. Beranjak dari sini, BAKESBANGPOL menetapkan misi-misi sebagai berikut:

  • Menumbuhkembangkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis dan transparan, yang berbasis pada partisipasi aktif, kreativitas, dan kemandirian masyarakat dengan dasar moral dan hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • Mencapai stabilitas politik yang aman dan damai, serta meminimalkan bahaya disintegrasi bangsa dalam rangka ikut mempersiapkan masyarakat agar mampu menciptakan suasana sosial politik yang kondusif sehingga dapat menjamin kelangsungan proses demokrasi.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, terdapat pula upaya untuk mengembangkan revitalisasi manajemen pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan dimulainya era baru dalam format pengorganisasian, tugas pokok dan fungsi Depdagri yang kini diemban oleh Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik (dulu Direktorat Kesatuan Bangsa) pun memiliki tantangan tersendiri. Dimana tantangan tersebut menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri di masa mendatang.

Salah satu kendala yang dihadapi BAKESBANGPOL dalam mengintegrasikan program pembangunan adalah perbedaan referensi dalam merancang kebijakan. Untuk itu menyamakan persepsi menjadi sangat penting antar sesama BAKESBANGPOL di tingkat Kota/Kabupaten se-Jatim.

Merujuk pada Keputusan Mendagri No. 130/2005, BAKESBANGPOL harus pula memiliki rencana-rencana unggulan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perlu pula adanya optimalisasi dalam mensosialisasikan kegiatan BAKESBANGPOL ke seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai pendekatan yang konstruktif. Ini penting mengingat kurangnya sosialisasi keberadaan BAKESBANGPOL Jatim sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara.
Saat ini, prioritas kegiatan-kegiatan dalam program kerja BAKESBANGPOL antara lain meliputi:

  • Peningkatan peran partai politik/organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan infrastruktur dan supra struktur politik di daerah
  • Peningkatan ketertiban masyarakat dalam pengambilan kebijakan politik
  • Penjabaran kebijakan publik ke dalam beberapa aksi program, antara lain:
  • Meningkatkan keterlibatan parpol, ormas, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan pengawasan kebijakan public
  • Meningkatkan kemitraan dalam hubungan antara eksekutif dan legislative
  • Meningkatkan kapasitas dan wawasan aparatur di bidang sosial politik dan kemasyarakatan

Dengan adanya program kerja yang selaras, serta didukung oleh kesamaan referensi dan persepsi dari seluruh BAKESBANGPOL di tingkat Kabupaten/Kota, maka diharapkan ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi pengembangan rencana kerja operasional dari seluruh komponen penyelenggara fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan pembangunan politik. Sehingga nantinya dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman untuk perbaikan proses politik di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kota/Kabupaten. (SH)

Sumber : Buletin BAKESBANGPOL Edisi 01 Th I, Jan-Feb 2005