Has no content to show!

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR SESUAI PERGUB JATIM NO. 101 TAHUN 2008.

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR SESUAI PERGUB JATIM NO. 101 TAHUN 2008.

Sekretariat

SEKRETARIAT
Dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas :
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan ;
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Fungsi:

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  3. pengelolaan administrasi keuangan ;
  4. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
  5. pengelolaan urusan rumah tangga ;
  6. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
  7. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas -tugas Bidang ;
  8. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
  9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
  10. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :

  1. Sub Bagian Tata Usaha ;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  3. Sub Bagian Keuangan. ;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas ;
  2. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
  3. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  4. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
  5. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

  1. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
  2. melaksanakan pengolahan data ;
  3. melaksanakan perencanaan program ;
  4. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan
  5. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
  6. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  7. melaksanakan penyusunan laporan ;
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
  2. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
  3. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Hub. Antar lembaga

Bagian Kedua Bidang Hubungan Antar Lembaga

Dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas :
melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Hubungan Antar Lembaga.
  2. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat.
  3. pelaksanaan pengolahan data partai politik, organisasi masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat;
  4. pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan parpol hasil pemilu dan pilkada;
  5. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, LSM, PTN dan PTS tentang pelaksanaan program organisasi;
  6. pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, LSM, PTN dan PTS;
  7. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar parpol, ormas/tokoh masyarakat dan LSM, PTN/PTS dengan pemerintah;
  8. pelaksanaan koordinasi tugas dan program Hubungan Antar Lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program Hubungan Antar Lembaga;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses PAW anggota DPRD;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Hubugan Antar Lembaga terdiri atas:

  1. Sub Bidang Lembaga Politik.
  2. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Lembaga Politik mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan pengumpulan penyusunan kegiatan dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif.
  2. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan sistem politik.
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu Anggota DPRD dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur.
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif.
  5. menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan Partai Politik.
  6. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu.
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan Lembaga Infra Struktur Politik;
  4. menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat;
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bid. Integrasi Bangsa

BIDANG INTEGRASI BANGSA.

Bidang Integrasi Bangsa dipimpin oleh kepala Bidang, mempunyai tugas:
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang integrasi bangsa.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang integrasi bangsa;
  2. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembauran bangsa, dan wawasan kebangsaan serta penghargaan kebangsaan;
  3. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  4. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi dan pengembangan wasbang dan ketahanan bangsa dan pembauran bangsa ;
  5. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa, pembauran bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
  6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Integrasi Bangsa, terdiri atas :

  1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
  2. Sub Bidang Pembauran

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang wawasankebangsaan;
  2. menyiapkan bahan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
  3. menyiapkan bahan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
  4. menyiapkan bahan sosialisasi wasbang dan ketahanan bangsa dalam forum komunikasi kesatuan bangsa;
  5. menyiapkan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama;
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pembauran, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang pembauran bangsa;
  2. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembauran bangsa untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pembauran bangsa;
  4. menyiapkan bahan pengkajian masalah pembauran bangsa dalam dimensi berbagai kehidupan;
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bid. Budaya politik

BIDANG BUDAYA POLITIK.

Bidang Budaya Politik dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang budaya politik.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Budaya Politik, mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang budaya poltik.
  2. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan budaya politik dalam bidang demokrasi dan HAM dan pengembangan etika politik.
  3. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan demokrasi dan HAM dan pengembangan etika poliitik dengan instansi dan atau lembaga terkait.
  4. pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma/nilai budaya demokratis dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi terwujudnya demokratisasi.
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan budaya politik dibidang demokrasi dan HAM dan pengembangan etika politik.
  6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang Budaya Politik, terdiri atas :

  1. Sub Bidang Demokrasi dan HAM.
  2. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik.

Masing-masing Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Demokrasi dan HAM, mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan demokrasi dan penguatan HAM.
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM di lingkungan aparat pemerintahan dan masyarakat.
  3. menyiapkan bahan kegiatan diseminasi dan pendidikan HAM untuk memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, berdemensi demokrasi dan HAM.
  4. menyiapkan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap dan aspiratif derta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  5. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang Budaya Politik dalam pelaksanaan tugas.
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengembangan Etika Politik, mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan pengembangan etika politik.
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pengembangan etika politik.
  3. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola pikir di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat.
  4. menyiapkan bahan pendidikan etika politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudan demokratisasi.
  5. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengembangan etika politik.
  6. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas.
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bid. Kewaspadaan

BIDANG KEWASPADAAN.

Bidang Kewaspadaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan, mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan penanganan konflik.
  2. pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dengan instansi dan atau lembaga terkait.
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik.
  4. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi.
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Kewaspadaan terdiri atas :

  1. Sub Bidang Pencegahan Konflik
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik

Masing-masing Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Pencegahan Konflik, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dibidang pencegahan konflik ;
  2. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
  4. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
  5. melaksanakan ugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas di bidang penanganan konflik sosial.
  2. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik.
  5. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
  6. menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik.
  7. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan.
  8. menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi.
  9. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan.dinas/instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur.
  11. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala