Senin Tanggal 28 Oktober 2019  Pukul 13.25 WIB,  terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur dengan massa Sekitar 100 orang dari KSN Jatim, KPBI, KASBI (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) yang tergabung dalam GEBRAK JATIM (Gebrak Buruh Bersama Rakyat) Jawa Timur. 

Pukul 14.15 WIB 10 orang perwakilan massa aksi diterima oleh Kadisnakertrans Provinsi Jatim (Bpk. Himawan Estu Bagijo) dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim (Bpk. Jonathan Judianto) dengan inti pembahasan antara lain :

1. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu KPK dan mencabut mandat Pimpinan KPK terpilih yang bermasalah.
2. Menolak RKUHP, RUU Pemasyarakatan, PSDN, Pertanahan, Ketenagakerjaan, Keamanan dan Ketahanan Siber, Sumber Daya Air, Minerba, Budidaya Pertanian, Perkelapasawitan, dan segala rancangan undang - undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Mendesak pemerintah untuk mencabut segala undang – undang yang berpihak kepada kepentingan rakyat melalui perpu atau jalur konstitusional.
4. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU perampasan aset.
5. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kerusakan ekologis di seluruh Indonesia, mempidanakan korporasi pembakar hutan dan perusakan lingkungan, serta cabut izinnya.
6. Menolak keterlibatan TNI/POLRI disegala bentuk jabatan sipil.
7. Menuntut pemerintah menarik mundur seluruh militer, menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, menjamin hak demokrasi serta membuka akses jurnalis internasional di tanah Papua.
8. Menolak kenaikan iuran BPJS.
9. Menuntut pemerintah untuk melindungi aktivis pegiat HAM, lingkungan, anti-korupsi serta menjamin hak – hak demokrasi rakyat.
10. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan.

Adapun tanggapan dari Kadisnaker Prov. Jatim (Bpk. Himawan Estu Bagijo) yang intinya :

1. Mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung aman, tertib , dan akan menyampaikan semua tuntutan kepada Bu Gubernur Jawa Timur.
2. Untuk kenaikan BPJS dan pasal – pasal dalam UU Tenaga kerja sudah berkirim surat ke Presiden agar ada beberapa pasal yg tdk diganti.
3. Untuk RUU KPK kami meminta untuk para aksi yang menuntut munculnya Perpu bisa memberikan materi untuk isi dari Perpu tersebut agar lebih terstruktur.
4. Untuk penarikan Militer di Papua, beliau menyarankan agar massa aksi memberikan surat/tulisan untuk Pemprov Jatim dan lampirkan surat agar dikirim ke Pusat.
5. Menerima semua usulan dari massa dan akan disampaikan ke Pemerintah Pusat karena seluruh keputusan tersebut (RUU KPK, RUU PKS dsb) ada di Pemerintah Pusat. Tidak akan membuat statement untuk setuju atau tidak atas semua usulan dari massa tapi tetap akan disampaikan ke Pemerintah Pusat. Jadi intinya Pemprov Jatim sepakat untuk meneruskan usulan massa aksi ke Presiden dan bisa ada perwakilan dari massa aksi yg ikut ke Jakarta.

Pada Pukul 15.15 WIB diskusi selesai, Kepala Bakesbangpol Prov. Jatim dan Kepala Disnaker Prov. Jatim selanjutnya membacakan tuntutan massa didepan halaman Kantor Gubernur Jatim. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan kepastian untuk tindaklanjut atas tuntutan mereka.