Dalam rangka menyongsong Pikada serentak 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2020, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mengadakan dialog khusus dengan tema "Penguatan Etika Politik Dalam Menyongsong Pilkada Serentak" yang diselenggarakan pada Kamis, 26 Maret 2020 bertempat di JTV.

Bakesbangpol mengundang 4 narasumber dalam acara ini antara lain, Prof. Dr. Warsono, M.S. selaku Dosen Universitas Negeri Surabaya, Prof. Akhmad Muzakki, Ph.D. selaku Guru Besar Fisip UINSA Surabaya, Aang Kunaifi, SH, MH selaku Komisioner Bawaslu Jawa Timur (Bidang pengawasan), Fahrul Muzaqqi, S.IP,M.IP. selaku Dosen Fisip Universitas Airlangga Surabaya. Telah ketahui bersama, dalam kejadian wabah COVID-19 maka KPU telah memutuskan untuk menunda empat tahapan Pilkada tahun 2020 untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. Adapun empat tahapan tersebut yaitu
pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

menurut Prof. Dr. Warsono, M.S. dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa masa penundaan tahapan - tahapan Pilkada ini tergantung pada bagaimana tingkat kedisiplinan kita dalam penerapan pencegahan penyebaran COVID-19, semakin disiplin kita dalam mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah maka semakin cepat kita untuk menyelenggarakan tahapan - tahapan Pilkada yang telah ditunda ini. Prof. Akhmad Muzakki, Ph.D. juga menambahkan kedisiplinan dari masyarakat semoga mempermudah untuk recovery dari wabah Corona sehingga penundaan tahapan - tahapan lain tidak akan terjadi lagi.

Jika dilihat sudut pandang Paslon mengenai penundaan tahapan - tahapan Pilkada ini maka bisa dilakukan persiapan yang lebih matang lagi, dengan cara yang proposional tanpa harus pengumpulkan masa dalam kondisi seperti ini. Opsinya yaitu memanfaatkan socmed untuk melakukan pergerakan kampanye maupun menyampaikan program kerja dengan cara bijak. Tentunya tugas Bawaslu selaku pengawas akan bertambah dengan adanya pergerakan lewat media online tersebut, seperti melakukan sweeping agar tidak ada kampanye yang melanggar peraturan, juga penyebaran kabar hoax, demikian pemaparan dari Fahrul Muzaqqi, S.IP,M.IP.

Aang Kunaifi, SH, MH selaku Komisioner Bawaslu Jawa Timur dari Bidang Pengawasan menjelaskan bahwa Bawaslu telah pengawasan terhadap pergerakan pendekatan - pendekatan kampanye dengan melibatkan oknum - oknum ASN, Polisi maupun TNI yang seyogyanya memang tidak boleh dilibatkan dalam proses tersebut. Bawaslu mengharapkan dalam melakukan penggalangan dukungan juga tidak boleh memanfaatkan kondisi ditengah - tengah wabah COVID-19 ini, dengan bantuan - bantuan maupun money politic.

Prof. Akhmad Muzakki, Ph.D. menuturkan bahwa adanya penundaan tahapan akibat virus corona ini telah memberikan kesempatan waktu lebih kepada paslon untuk mempersiapkan tidak hanya untuk penerimaan masyarakat tapi juga kehadiran program yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemilih pun demikian memiliki waktu untuk lebih mendalam dan detail dalam menentukan pilihan.

Proses politik punya etika yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Masyarakat sebagai penjaga kedaulatan, dimana hak pilih mereka harus didasari dengan pilihan pribadi tanpa adanya paksaan maupun intevensi pihak lain terutama paslon.Dan perlu diingat dan ditekankan pemilihan ini merupakan kepentingan bersama bukan untuk golongan tertentu, maka memilih pemimpin terbaik juga harus menghargai perbedaan pendapat, demikian penutup dari Prof. Dr. Warsono, M.S.