Surabaya, 6 September 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pemantauan orang asing dan lembaga asing yang dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 7 September 2023 di Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya yang dihadiri oleh Bakesbangpol Kab Kota se Jawa Timur , Dinas Tenaga Kerja Kab Kota se Jawa Timur dan anggota Tim POA (Pemantauan Orang Asing) Prov. Jatim.

Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol Prov. Jatim yang diwakili oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyampaikan seiring perkembangan global dan kebijakan masuknya orang asing yang bebas dan luas tanpa visa, membuat terbukanya jalan masuk bagi orang asing ke indonesia menjadi semakin besar dan banyak. Masuknya orang asing di Indonesai membawa dampak positif dan negatif yang perlu dipantau dan diawasi serta dinaungi dalam peraturan yang jelas. Dengan adanya hal tersebut menjadi penting peningkatan sinergitas antar stakeholder melalui koordinasi, kolaborasi dan data sharing dalam rangka peningkatan pemantauan dan pengawasan orang melalui sinkronisasi program dan anggaran untuk pemantauan orang asing memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan orang asing  juga dibahas oleh beberapa narasumber yang telah hadir dalam acara tersebut melalui sudut pandang masing – masing bidangnya. Junaedi, S.H. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim menyampaikan fungsi keimigrasian untuk memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya namun tetap harus ada sisi sekuritas yang perlu ditegakkan. Tim Pora yang dibentuk mulai dari Pusat, Provinsi hingga ke Daerah adalah untuk mewujudkan sinergi bersama dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap orang asing dan kegiatan orang asing diseluruh Indonesia.

Perwakilan dari Badan Intelijen Daerah Jatim (Binda Jatim) Hendro Sunarno menyatakan meningkatnya keberadaan WNA dan lembaga asing berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Diperlukan kerjasama dan sinergi olhe instansi dan stakeholder terkait yang tergabung dalam Tim Pora wilayah Kab Kota se Provinsi Jawa Timur secara intensif melaksanakan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, guna mengantisipasi masuknya TKA Ilegal, adanya spionase asing, serta penyebaran ideologi radikal dan intoleran oleh tokoh agama asing.

Analisis Pengawasan Dinaskertrans Prov. Jatim Defri Rizal Fadli menyambung penjelasan terkait pengawasan tenaga kerja  asing , dimana penyelesaian permasalahan tenaga kerja asing harus melibatkan banyak sektoral mulai dari Keimigrasian, Disnaker, Bakesbangpol, BIN serta Kepolisian. Perlunya sosialisasi pelaporan pemberi kerja TKA kepada instansi dan lembaga yang berwajib terkait penggunaan TKA, pendidikan dan pelatihan serta keahlian, karena permasalahan sering terjadi ketika TKA menyalahgunaan kewenangan terkait administrasi kependudukan, penyalahgunaan jabatan yang ada di RPTKA dan di lapangan.

Selain TKA , pengawasan orang asing diperlukan untuk antisipasi kegiatan spionase, mengurangi peluang dan ruang gerak agar tidak terjadi pelanggaran serta pengamanan asset bangsa agar tidak hilang oleh unsur asing, hal ini disampaikan oleh AKBP Agus Prasetyo dari Dit. Intelkan Polda Jatim. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang asing selain dalam hal administrasi ketenagakerjaan juga mengarah pada penyalahgunaan visa untuk kegiatan seminar yang menyalahi, lokasi pekerjaan dan sponsor, penanaman modal terselubung, prostitusi , penelitian tanpa ijin, pemalsuan dokumen, perkawinan semu hingga tindak penjualan narkotika. Persoalan terkait pengungsi juga masuk kedalam pengawasan orang asing yang harus segera diselesaikan, seperti diketahui hingga tahun 2023 ini sejumlah 388 orang pengungsi yang berada di Jawa Timur dengan segala potensi konfliknya.

Untuk kedepannya diharapkan adanya peraturan yang mengikat sebagai pedoman instansi dan lembaga yang tergabung ke dalam Tim Pora sehingga mendukung tindakan yang nyata dalam pemantauan orang asing id Jawa Timur.