Penguatan Indeks Demokrasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia.Penguatan Indeks Demokrasi kali ini diselenggarakan di Ijen Suites Resort & Convention Kota Malang pada 12-13 September 2023 dihadiri oleh Kepala Badan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. 

Narasumber kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. H. Freddy Poernomo, S.H., M.H., Statistisi Madya BPS Provinsi Jawa Timur Drs. Sunaryo M.Si., Dosen Universitas Airlangga Joko Susanto, S.IP., M.Sc., dan Kasubdit I Ditintelkam Polda Jatim AKBP. Hartono, S.Pd., M.M.

“Dengan kondisi Indeks Demokrasi Indonesia yang naik turun, harus ada koordinasi dan komunikasi antar OPD dan tidak boleh mementingkan ego sektoral. Selain itu kita sebagai Pejabat Eksketif yang mengeksekusi semua kebijakan regulasi dan anggaran dikawal dengan kewenangan masing-masing yang penting transparansi dan akuntabilitas bisa dijaga dengan baik” tutur Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur tersebut.

Kemudian Statistisi Madya Badan Pusat Statistik tersebut menjelaskan bahwa IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) di Jawa Timur dengan Metode Baru pada tahun 2022 mencapai nilai 84,92 dengan kenaikan 3,61 dari tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori Tinggi. Selain itu IDI juga digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis operasional.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM. pada hari kedua menyampaikan bahwa menjelang Pemilu dan Pilkada ini, Desk Pilkada di Provinsi Jawa Timur ditempatkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur yang akan melaporkan informasi kepada pemerintah, memberikan saran terhadap permasalahan pelaksanaan pilkada, melakukan pemantauan, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.  

“Berdasarkan 12 variabel yang dianalisis dari 2 indeks utama, indonesia memiliki capaian 2 predikat sangat baik, 6 berpredikat baik, dan 4 berpredikat buruk. Dominasi predikat baik menunjukkan bahwa kualitas demokrasi indonesia tergolong baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia” kata Joko Susanto, S.IP., M.Sc. sedangkan Kasubdit I Ditintelkam Polda Jatim menambahkan bahwa akan ada banyak kerawanan yang akan terjadi Pemilu dan Pilkada mendatang. Jadi abdi negara termasuk TNI-POLRI dan ASN harus membantu mengendalikan masyarakat agar keadaan tetap kondusif.