Caption foto
Suasana rapat koordinasi di Surabaya pada Kamis 2 Agustus 2018 lalu.

SURABAYA - Pada Kamis 2 Agustus 2018 lalu, diadakan Rapat Koordinasi Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Lantai III Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Kegiatan itu diikuti 120  (seratus dua puluh) orang peserta, terdiri dari Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan perwakilan Instansi/Lembaga/OPD Provinsi Jawa Timur yang menjadi anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur.

“Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi serta sinergi dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” kata  Drs. Ec. Jonathan Judianto, M.MT, Kepala Bakesbangpol Linmas Jawa Timur.

Sedangkan tujuannya antara lain: pertama, meningkatkan efektifitas koordinasi dan komunikasi dalam rangka penguatan jaringan informasi antar Instansi/Lembaga dan OPD terkait dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat.

Kedua, penguatan kelembagaan dalam rangka membangun keterpaduan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Ketiga, evaluasi pelaporan aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2017 periode B04 (Januari, Februari, Maret, dan April).

Keempat, pembahasan permasalahan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana aksi dan pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial Tahun 2018. Kelima, penyusunan dan pelaporan aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 Periode B08 (Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2018).

Poin-poin yang dipaparkan dalam rapat ini antara lain, pertama, deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial dan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, serta Pembentukan Kominda di Daerah disampaikan oleh penyaji yaitu Kepala BIN Daerah Jawa Timur. Kedua, pencegahan Konflik Sosial dan Gangguan Keamanan (terorisme dan radikalisme) serta Upaya Penanganannya disampaikan oleh Kepala Biro Operasional Polda Jatim. Ketiga, peran Satpol PP dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial disampaikan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Substansi penting yang disampaikan Narasumber antara lain, pertama, situasi aktual di Jawa Timur dan perlu mendapatkan perhatian saat ini, antara lain adanya pelaksanaan tahapan paska pungut hitung pilkada serentak di Jatim 2018 (gugatan MK), pelaksanaan tahapan Pileg, Pilpres dan DPD 2019, dan permasalahan OTT KPK di Jatim, fluktuasi harga sembako di beberapa daerah, fluktuatif perkembangan moneter Jatim, situasi stok BBM dan LPG di Jatim, proses pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung, adanya aksi unras ojek online terkait penerbitan Pergub terkait ojek online, masih adanya DPO, napi dan mantan napi teroris di Jatim, penangkapan tindak lanjut jaringan bom Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan, adanya bahan peledak rakitan/bondet yang menyerang wartawan, adanya kriminalitas/kejahatan konvensional curas curanmor di Jatim, dan maraknya peredaran narkoba di Jatim.

Kedua, munculnya kejahatan cyber melalui media internet atau berkaitan dengan teknologi informasi merupakan salah satu ancaman yang perlu mendapatkan perhatian terhadap muatan-muatan yang mendiskreditkan/ fitnah terhadap pemerintah, ujaran kebencian berlatar SARA, radikalisme/ terorisme, pencurian/penipuan online, hate speech, berita hoax, radikalisme online (pesan yang bernuansa radikal), kekerasan dan pornografi (kasus prostitusi online) dan financial crime (kasus judi online).

Ketiga, bahaya radikalisme dan aksi teror akan merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain, serta dapat menimbulkan konflik sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa, menimbulkan situasi tidak aman bisa ganggu segala aspek kehidupan, dapat mencoreng nama baik agama, dan mengakibatkan kepercayaan terhadap pemerintah menurun, dsb.

Keempat, Patroli Cyber selama tahun 2018 telah mengidentifikasi banyak isu provokasi di media sosial. Dalam pengelolaan isu provokatif tersebut, Satgas Manajemen Media Polda Jatim telah melakukan kegiatan monitoring, counter opini, take down akun guna menjaga suasana kondusif di wilayah Jawa Timur.

Kelima, pembuatan Meme tentang ajakan aman dan damai, menjaga persatuan dan kesatuan, stop sara, hoax dan gangguan keamanan lainnya, viralisasi  counter opini, narasi dan meme sebagai langkah lanjutan agar produk counter media menimbulkan efek positif, serta melakukan kegiatan siaran yang mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketentraman melalui talk show, radio dan lainnya. Keenam, dukungan elemen terkait untuk menumpas terorisme dengan menjaga kebhinnekaan dan mensosialisasikan 4 pilar.

Kegiatan Cipta Kondisi Polda Jatim dilakukan bersama Tokoh Ulama dan sinergitas dengan TNI sebagai upaya harmonisasi demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Dalam upaya mencegah perpecahan NKRI dari isu Sara, maka perlu menjaga kerukunan umat beragama dan dukungan media yang dapat mencegah penyebaran berita hoax maupun hate speech, serta meningkatkan sinergitas dengan kalangan akademisi untuk ikut serta menciptakan suasana kondusif melalui forum diskusi.

Deteksi dini dan cegah dini dilakukan dalam rangka mencegah ATHG yang dapat menimbulkan konflik serta ancaman kepentingan dan keamanan nasional, maka setiap warga negara harus peduli dan ikut berupaya mengantisipasi dan mewaspadai potensi konflik yang terjadi di masyarakat.

Strategi dan langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini, antara lain, terus menerus meng-update permasalahan dan perkembangan potensi kerawanan yang mungkin terjadi di lapangan. Membangun komunikasi dengan massa akar rumput (grass root), tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT dan keamanan lingkungan, menjalin kerjasama dengan LSM, OKP, Ormas Mahasiswa, Pekerja Jurnalistik, dll dalam rangka deteksi dini potensi konflik di tengah masyarakat.

Seluruh unsur instansi terkait di daerah mengintensifkan pertemuan/rapat membahas setiap permasalahan yang muncul, dan tidak harus menunggu rapat reguler di forum Kominda. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara semua instansi secara intensif dan lebih solid dalam rangka mengantisipasi dan mencegah berbagai kerawanan di daerah.

Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Dasar pembentukan Kominda Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. (*)