SURABAYA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi ”Penguatan Pemahaman tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme” pada tanggal 5 September 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Rapat Koordinasi diikuti oleh 120 orang peserta lintas elemen. Selain dari internal Bakesbang, hadir pula dari Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perwakilan Wilayah se-Jawa Timur.

                  Turut datang pula, para dosen dan mahasiswa (Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas NU Surabaya, Universitas Merdeka Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya,  Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). Selain itu, ikut berpartisipasi para guru/tenaga pendidik SMA/SMK Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo serta pimpinan Organisasi Masyarakat Jawa Timur (MUI, PW Fatayat NU, PW Banser NU, PW Aisiyah Muhammadiyah, PW IPPNU, FKPT, FKDM, FKUB, FPK).

                  ”Maksud penyelenggaraan rapat koordinasi adalah mengajak, melibatkan  aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan Organisasi Masyarakat, bersama-sama untuk mendiskusikan,  merumuskan ulang faham dan  gerakan  terorisme di Indonesia khusunya Jawa Timur, karena sudah berkembang di kalangan siswa/mahasiswa, pendidik dan kelompok masyarakat,” kata   Drs. Ec. Jonathan Judianto, M.MT.

                  Sementara tujuan kegiatan ini antara lain, meningkatkan komunikasi dan pelibatan semua pihak atau elemen di masyarakat guna penanggulangan terorisme. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas, ketenangan dan keamanan masyarakat. Selain itu, langkah ini diharapkan bisa meningkatkan soliditas antara pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Ormas  guna memelihara suasana aman dan kondusif di daerah, serta upaya penyadaran masyarakat untuk peningkatan wawasan kebangsaan dan memperkokoh 4 konsesus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI). Juga, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, perlawanan dan penanggulangan sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

                  Dalam kegiatan tersebut telah dipaparkan materi dari narasumber, antara lain, tentang ”Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Ancaman Radikalisme/Terorisme dan Gangguan Keamanan di Daerah” yang disampaikan oleh Bambang Agus Sangsono (Kanit 3 Subdit Kamneg POLDA Jatim). Ada pula materi ”Deteksi Dini dan Cegah Dini Radikalisme/Terorisme melalui Babinsa di Daerah” yang disampaikan oleh Letkol Imam Haryadi (WaasAsintel Kodam V/Brawijaya).

                  Iwan Darmawan (Dantim Wijaya BAIS Wilayah Jatim) mengetengahkan materi soal ”Strategi Deteksi Dini dan Cegah Dini Aksi Radikalisme/Terorisme di Kampus, Sekolah dan Lembaga Pendidikan lain”. Sedangkan Drs. Julianus Budi Juwono, B.Hp (Agen Madya BINDA Jatim) menyampaikan soal ”Penataan Gerakan Terorisme di Jawa Timur dan Strategi Penanggulangannya”,  disampaikan oleh Rapat Koordinsi ini dipandu oleh Moderator.

                  Kesimpulan rapat koordinasi, antara lain, jaringan sel-sel tidur radikalisme dan terorisme masih tersebar di beberapa wilayah daerah di Jawa Timur. Hal ini dapat diketahui Pasca Bom Surabaya dan Sidoarjo pada 13-14 Mei 2018, serta Bom Pasuruan pada 5 Juli 2018, total penangkapan terduga teroris dan jaringannya sebanyak 64 orang dengan rincian 60 hidup dan 4 tewas, 7 orang terduga teroris yang ditangkap telah dilepaskan.

                  Pentingnya deteksi dini dan cegah dini,  memantau, memonitor dan pendalaman aktivitas narapidana teroris serta pembesuknya di lembaga pemasyarakatan, aktivitas eks HTI,  organisasi teroris dan organisasi radikal yang berada di daerah-daerah. Perlunya melakukan cipta kondisi, deradikalisasi terbatas. Perkuliahan dan pembelajaran di sekolah harus sesuai kalender kurikulum akademik atau sesusai yang menjadi pilihan mahasiswa/siswa. Di samping itu, memerkuat mata kuliah khususnya penguatan Ideologi Negara Pancasila sudah merupakan kebutuhan.

                  Yang tak kalah penting adalah pengawasan terhadap tenaga pendidik/dosen dan staf institusi pendidikan guna mencegah adanya tenaga pendidik yang memiliki pandangan dan latar belakang ekstrim atau berideologi radikal. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta pengawasan segala bentuk kegiatan akademik dan non akademik yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi dan sekolah juga perlu dilaksanakan. (*)