Surabaya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis, 05 September 2019 melaksanakan kegiatan Rakornas Penanganan Aktivitas Ormas yang Didirikan Oleh WNA. Kegiatan yang bertema Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Keberadaan Ormas yang didirikan oleh WNA di Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya dan dibuka oleh Dirjen Polpum Bapak Soedarmo. Kegiatan ini turut mengudang beberapa narasumber diantaranya Direktur Sosbud dan OINB Ditjen Multilateral Kemenlu, Kepala Biro Teknik Kerjasama Luar Negeri Kemsetneg, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, dan Plt. Kasubdit Ormas Asing.

Kegiatan tersebut turut mengundang anggota tim perizinan ormas asing, para pejabat perwakilan badan/kantor kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, dan para pejabat perwakilan badan/kantor kesbangpol Kabupaten/Kota terpilih yang membidangi Ormas.

Di dalam pembukaan yang dibawa oleh Dirjen Polpum Bapak Soedarmo, disebutkan bahwa keberadaan ormas yang didirkan oleh WNA atau ormas asing berkembang semakin kompleks. Diketahui hasil pendataan secara nasional sampai dengan 3 September 2019 pertumbuhan jumlah Ormas cukup besar yaitu 423.648 Ormas dengan rincian :

• Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) aktif yang terdaftar di Kemendagri sebanyak 1.756, terdaftar di Provinsi sebanyak 8.170 Ormas dan  terdaftar di Kabupaten/Kota sebanyak 16. 954 Ormas sehingga total Ormas yang ber SKT sebanyak 26.880 Ormas;
• Ormas yang berbadan Hukum terdaftar di Kemenkumham berupa Yayasan dan Perkumpulan sebanyak 396.697;
• Ormas yang didirikan oleh WNA atau Ormas Asing terdiri atas:

1. Badan Hukum yayasan asing atau sebutan lain yang memiliki Izin Prinsip dari Kemenlu sebanyak 71 Ormas Asing;
2. Ormas Asing dengan badan hukum yayasan yang didirikan oleh WNA bersama WNI dan yayasan yang didirikan badan hukum asing sebanyak 39 Ormas;
3. Ormas Asing tipe “grey” atau abu-abu (badan hukum Indonesia tetapi pendiri dan pengurusnya asing serta terafiliasi) sebanyak 206 Ormas.

Perkembangan jumlah Ormas yang cukup besar tersebut tentunya harus diimbangi dengan peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan. Hal ini memberikan konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

Di akhir sambutan, dirjen polpum mengharapkan di kegiatan rakornas ini akan dapat menyamakan pandangan dan sarana bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Ormas yang didirikan oleh WNA termasuk Ormas atau Badan Hukum Yayasan Asing sehingga dapat berperan serta dalam mendukung percepatan pembangunan dan tujuan nasional.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Bapak Drs. Ec. Jonathan Judyanto, MMT memaparkan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Ormas yang didirkan oleh WNA di Provinsi Jawa Timur. Dijelaskan dalam paparannya, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur memiliki peran dalam forum koordinasi mitra pembangunan (FKMP) yaitu menjadi filter dengan memberikan rekomendasi/masukan terkait dengan deteksi dini terhadap aktivitas Lembaga internasional/NGO Asing (Ormas Asing) yang akan melakukan kegiatan di Jawa Timur.