Has no content to show!

DASAR :

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 

 

 MEKANISME PERMOHONAN REKOMENDASI PENELITIAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2011 (PASAL 4, 5 DAN 6)

  1. Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang ditandatangani oleh :
    1. Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
    2. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
    3. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk penelitian badan usaha;
    4. Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
    5. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan;
    6. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
  2. Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang diajukan harus melampirkan :
    1. Proposal penelitian yang berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian,
      metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian;
    2. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti;
    3. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    4. Khusus untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya harus melampirkan juga berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.
  3. Surat permohonan penerbitan rekomendasi diajukan kepada :
    1. Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi;
    2. Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk penelitian lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya;
    3. Bupati/Walikota melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
    4. Peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN (PASAL 10,11,13 dan 14)

Penerbitan rekomendasi penelitian diatur secara berjenjang sebagai berikut :

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi;
  2. Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk penelitian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  3. Bupati/Walikota melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk penelitian lingkup Kabupaten/Kota;
  4. Penerbitan rekomendasi penelitian diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya;
  5. Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan;
  6. Rekomendasi penelitian sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, judul, tujuan, tempat/lokasi/daerah, bidang, status , nama penanggung jawab atau koordinator penelitian, anggota peneliti, nama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya dan hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti.
  7. Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi peneltian dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

KEWAJIBAN PENELITI (PASAL 15, 16, 17 dan 18)

Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian, antara lain :

  1. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Menteri kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi lokasi penelitian, untuk penelitian lintas provinsi, selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi menerbitkan rekomendasi penelitian berdasarkan rekomendasi Menteri.
  2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Gubernur kepada Bupati/Walikota lokasi penelitian melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota, untuk penelitian lintas Kabupaten/Kota, selanjutnya Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabpuaten/Kota menerbitkan rekomendasi penelitian, berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.
  3. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Bupati/Walikota kepada Camat, untuk penelitian lintas kecamatan.

SANKSI DAN PENCABUTAN SANKSI (PASAL 19 dan 20)

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi kepada peneliti, apabila :

  1. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas;
  2. Peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku;
  3. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Sanksi dimaksud berupa pencabutan rekomendasi penelitian;
  5. Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal :
    1. Telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan;
    2. Adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku;
    3. Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dinyatakan dengan surat Menteri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa rekomendasi penelitian digunakan sebagaimana mestinya.

 

Sumber : Bakesbangpol Prov. Jatim

DINAS KOMINFO JATIM

Donec pulvinar, ligula sed volutpat rutrum, risus purus ullamcorper massa, at tristique risus nisi quis est. Suspendisse pharetra sagittis leo eget tincidunt? Maecenas ut consequat massa

Website: www.smartaddons.com/